03 Oktober 2015

'Jangan Menggurui Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Haji'

Pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji banyak disoroti karena insiden Mina.

Mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menyatakan, Indonesia berhak memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji kepada Kementerian Haji Arab Saudi.

“Namun, disarankan tidak dilakukan terlalu formal karena bisa menimbulkan kesan pejabat setempat merasa digurui,” pesannya, Jumat (2/10).

Berpengalaman sebagai dubes di Saudi dan lama menimba ilmu di negara tersebut, ia berharap ketika memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak melalui jalur formal.

Pascaperistiwa di terowongan Mina Al Mu'aisim pada tahun 1990, Maftuh Basyuni terlibat memberi masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji kepada pihak otoritas Arab Saudi.

"Bicara baik-baik, tanpa harus menggurui untuk memperbaiki penyelenggaraan haji. Akhirnya ditemui solusi, yaitu membuat terowongan baru yang serupa sehingga dapat digunakan dari arah berlawanan seperti sekarang ini," katanya.

Untuk ke depan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat setempat juga perlu dilakukan melalui pelatihan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji digelar.

Sepengetahuan Maftuh, ketika menjadi amirul hajj beberapa tahun silam, polisi setempat tidak paham bagaimana seharusnya mengambil tindakan tatkala ada insiden di lokasi jamarat.

Para petugas atau polisi itu kebanyakan diambil dari wilayah lain, misalnya dari Riyadh yang saat puncak haji ditempatkan di lokasi itu. Mereka sangat tak paham, apa dan bagaimana seharusnya bertindak.

"Buka buku paspor saja mereka tak ngerti," ungkapnya.

Para pejabat yang diamanahkan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji harus lihai melobi pihak otoritas setempat. Ia memberi contoh, untuk menempatkan klinik saja di Arafah ketika pelaksanaan wukuf, pihak otoritas setempat pasti akan marah.

Padahal, upaya pihak  Indonesia itu dimaksudkan untuk memberi keringanan dan kelancaran pelaksanaan wukuf bagi jamaah. Seperti memberi obat yang cocok untuk jamaah dan memberi pertolongan dengan cepat.

"Mereka marah, karena sudah menyiapkan ambulans dan sebagainya," kenang Maftuh ketika menceritakan perihal pelaksanaan Arafah.

Agar upaya menempatkan poliklinik itu bisa disetujui, katanya, harus dapat diyakinkan bahwa hal itu tidak akan mengganggu pelaksanaan ritual haji. Bahkan memperlancar. Jangan sampai ada kecurigaan, kehadiran poliklinik di Arafah saat itu untuk kepentingan komersial.

Jadi, lanjutnya lagi, untuk memperbaiki layanan jemaah haji memang tak bisa bergantung kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) saja, tetapi pemangku kepentingan yang ada di Saudi sangat penting.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA

haji