21 Oktober 2015

MK Ibadah Haji Boleh Lebih Sekali

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, WNI yang ingin melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali tidak perlu dipersulit dengan cara memberatkan syarat-syaratnya.

Indonesia secara tegas memeperlakukan semua rakyatnya sama di hadapan hukum. Jika pemerintah membatasi ibadaha haji, hal ini justru akan membatasi hak asasi manusia untuk melaksanakan ibadah.

"Menolak permohonan untuk seluruhnya, kata Ketua MK Arief Hidayat, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut mahkamah, partisispasi masyarakat dalam pengembangan ibdaha haji sudah seusia dengan UUD 1945. Menimbang dalam mewujudkan akuntabilitas publik, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 sudah lah mengedepankan asas manfaat. Oleh sebab itu, MK beranggapan, UU 13 tahun 2008 telah akuntabel.

"Bahwa untuk meningkatkan pelayanan ibadah adalah tuntutan reformasi demi pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan akuntabel," tambah Arief Hidayat.

Terkait gugatan dana setoran ibadah haji sebesar Rp 25 juta, majelis juga beranggapan tidak ada pelanggaran norma konstitusi. Menurut majelis hakim, Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji (BPKIH) telah menjamin hak dari uang setoran tersebut, serta tidak akan ada penyalahgunaan.

"Dana tersebut telah disimpan di bank syariah dan telah dijamin oleh LPS sehingga tidak mungkin disalahgunakan," kata anggota majelis, Wahidudin Adams.

Sementara itu, salah seorang penggugat, Fathul Hadie Utsman mengaku tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Komstitusi. Meski begitu, dirinya menghargai keputusan MK karena bersifat mutlak.

Menurutnya, sekalipun pelaksanaan ibadah haji berkali-kali tidak melanggar komstitusi, belum tentu dinyatakan tidak melanggar secara syari. Terlebih, pelaksanaan ibadah haji berkali-kali yang hukumnya sunah, malah menghalangi orang yang hendak melaksanakan haji untuk pertama kalinya dan hukumnya wajib.

''Haji wajibnya hanya satu kali dan seterusnya sunnah. Apakah sunnah boleh halangi yang wajib ? Upaya selnjutnya kita ingin menanyakan ke komisi VIII apakah akan merevisi UU Haji juga ke ulama terkait putusan ini," kata Fathul.

Sebelumnya, Dua warga negara menggugat UU N0 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Mereka meminta WNI yang sudah naik haji harus ditambah syarat-syaratnya atau dipersulit jika ingin kembali melaksanakan ibadah haji, karena kuota haji bagi WNI terbatas.

Para penggugat ialah Fathul Hadie Utsman, Sumilatun dan JN Raisal. Mereka menggugat pasal 4 ayat 1, pasal 5, pasal 23 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1. Mereka menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD 45.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA

haji