04 Juni 2020

Bahas Kelanjutan Pembatalan Haji, Forum SATHU Minta Pemerintah Undang Asosiasi

Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuanga Haji (BPKH) mengundang asosiasi untuk membahas tindak lanjut pembatalan ibadah haji 2020.

Ketua Pembina Forum Sathu, Fuad Hasan Masyur mengatakan, masih banyak masalah yang perlu dibahas bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui asosiasi haji dan umrah. Dalam hal ini Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU).

“Kami meminta Kementerian Agama segera mengundang kami untuk duduk bersama membahas tindak lanjut pasca haji dibatalkan,” kata Ketua Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

Menurut dia, banyak masalah dalam penyelenggaraan haji khusus yang mesti dibahas bersama antara pemerintah dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK). Salah satunya terkait dengan tanggungjawab masing-masing pihak, baik dari pemerintah, PIHK kepada jamaah serta PIHK kepada pihak ketiga terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus baik di dalam maupun di luar negeri.

“Semua masalah ini perlu dibahas secara rinci agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Karena bagi kami sebagai PIHK ada kewajiban untuk menjamin pelaksanaan haji ke depan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Bagaimana pun, kata dia, citra dunia usaha di sektor haji khusus ini sangat sensitif dan perlu banyak koordinasi untuk mendapatkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Maka dari itu, kesempatan untuk bertemu dengan pemerintah dalam hal ini Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan.

“Kami berharap pertemuan koordinasi dengan Kemenag dan BPKH dapat segera dilakukan secepatanya untuk menghindari kemungkinan terjadinya dampak dari keputusan pembatalan haji 2020,” tuturnya.

Fuad berharap, keputusan meniadakan penyelenggaraan haji tahun ini tidak mengganggu kesehatan usaha para PIHK. Karena menurutnya, PIHK memiliki kewajiban untuk menjaga eksistensi perusahaan, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentunya eksistensi usaha di sektor haji khusus ini perlu didukung pemerintah dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha.   

“Pembahasan bersama ini penting dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan pasca pengumuman dibatalkannya penyelenggaraan haji tahun ini,” terangnya.

Karena itu, sambung dia, secara umum SATHU memahami kebijakan Menteri Agama yang memutuskan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Terlebih karena hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan kepastian terkait jadi atau tidaknya menyelenggarakan ibadah haji di tengah pendemi COVID-19.

“Secara umum kami memahami dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Agama bapak Fachrul Razi saat ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, Forum SATHU merupakan gabungan dari tiga asoasiasi umrah dan haji khusus di antaranya Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound- Indonesia (Asphurindo). (hmz)

 

berita